Thailand Dekati Uni Eropa untuk Lepas Ketergantungan dari Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Thailand mulai membuka negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa untuk melepas ketergantungan ekonomi dari Cina.

Pembukaan kembali pembicaraan dilakukan ketika Thailand berupaya untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada Cina, yang menyumbang 14 persen dari total investasi asing langsung negara itu pada 2018.

Dikutip dari South China Morning Post, 18 Oktober 2019, Sasiwat Wongsinsawat, direktur jenderal departemen urusan luar negeri Thailand untuk urusan Eropa, mengadakan pembicaraan di Brussels pada hari Rabu dengan para pejabat tinggi Uni Eropa yang bertanggung jawab atas Asia.

"Hari yang panjang tapi produktif di Brussels kemarin," kata Pirkka Tapiola, duta besar Uni Eropa untuk Thailand di Twitter pada hari Kamis. "Kami membahas banyak diskusi tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan kami di masa depan."

Tapiola bergabung dengan Paola Pampaloni, komandan kedua urusan Asia di lengan diplomatik UE, European External Action Service.

Pembicaraan menggarisbawahi minat Uni Eropa dalam mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan Asia Tenggara, dengan tujuan akhir dari kemitraan strategis dengan ASEAN.

ASEAN secara keseluruhan mewakili mitra dagang terbesar ketiga Uni Eropa di luar Eropa, setelah AS dan Cina, dengan lebih dari 237,3 miliar euro (Rp 3.737 triliun) perdagangan barang pada tahun 2018, menurut statistik terbaru yang tersedia. Perdagangan jasa bilateral mencapai 85,5 miliar euro (Rp 1.346 triliun) pada tahun 2017.

PM Thailand Prayuth Chan-ocha, usai menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara referendum konstitusi di Bangkok, Thailand, 7 Agustus 2016. AP/Sakchai Lalit

Pembicaraan perdagangan bebas antara Thailand dan Uni Eropa dimulai pada 2013 tetapi ditunda oleh UE setelah kudeta militer 2014 yang menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis. Uni Eropa mengatakan pada saat itu bahwa hak dan kebebasan politik dan sipil di Thailand telah sangat dibatasi setelah kudeta.

Uni Eropa memutuskan untuk memulai kembali perundingan perdagangan setelah Thailand mengadakan pemilihan parlemen pada Maret tahun ini, meskipun perdana menteri baru, Prayuth Chan-ocha, adalah mantan kepala militer yang sama yang merebut kekuasaan pada tahun 2014.

"Dengan pemilihan memberikan mandat pemilihan yang jelas dan solid untuk Prayuth yang berkuasa dan Partai Palang Pracharath yang baru didirikan dan kemunculan kuat partai oposisi media sosial yang cerdas Future Forward, demokrasi telah dipulihkan di Thailand," kata Pietro Borsano , seorang dosen bisnis di Chulalongkorn University di Bangkok.

"Nyaris tidak ada alasan politik untuk memperlambat pembicaraan ekonomi antara UE dan Thailand," kata Borsano.

Pasar Thailand, lanjutnya, akan lebih menarik bagi bisnis Eropa daripada Cina atau India, karena lebih mudah untuk masuk.

"Perjanjian perdagangan bebas akan sangat bermanfaat bagi perusahaan Thailand dan Eropa, tanpa mengganti ikatan politik dan ekonomi yang ada dengan Cina," kata Borsano.